Menakutkan jika Presiden Tidak Tau Perpres Yang Ditandatanganinya

JAKARTA- Presiden Joko Widodo yang menyalahkan Menteri Keuangan terkait terbitnya peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara dipertanyakan. Presiden seharusnya bertanggung jawab penuh dengan perpres yang ditandanganinya. (Baca: Jokowi Salahkan Kemenkeu soal Lolosnya Uang Muka untuk Mobil Pejabat) 

“Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani,” kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada Kompas.com, Senin (6/4/2015). 

Hendri mengatakan, Presiden tak seharusnya melempar tanggung jawab kepada menteri atas keputusan yang menjadi wewenangnya. Untuk tidak menduplikasi kesalahan, seharusnya Presiden menelaah lebih jauh perjalanan setiap keputusan yang diambil.

“Ada kementerian yang mengajukan dan ada kementerian yang bertugas me-review. Perlu juga diingat bahwa kebijakan DP mobil sudah dimulai sejak zaman SBY,” katanya. 

Terlepas dari substansi perpres tersebut, Hendri juga mempermasalahkan gaya komunikasi politik Presiden yang dengan mudah mengaku tidak membaca isi perpres dan menyalahkan menterinya. Menurut dia, sikap itu tidak menggambarkan sosok pemimpin. 

“Jokowi perlu dengan cepat menyesuaikan diri sebagai Presiden, terutama komunikasi politik kepada publik. Keliru bila benar Presiden mengungkapkan bahwa tidak paham isi perpres,” kata Hendri.

Jokowi tak cermati isi perpres

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Hal itu membuat Jokowi, sebagai orang nomor satu negeri ini, mengakui bahwa dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000. Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang). 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. (Baca:Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah) 

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta, tetapi akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta.

* Kompas.com
Penulis: Ihsanuddin
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary

Surat Terbuka Akbar Faisal Untuk Staf Kepresidenan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Nada marah dan kritis orang-orang Joko Widodo mulai mencuat satu persatu. Salah satu diantaranya dari Akbar Faisal yang merupakan mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK. Dia menulis surat terbuka yang ditujukan kepada satu dari empat Deputi Kepala Staf Kepesidenan Luhut Binsar Panjaitan, Yanuar Nugroho:

Yth. Pak Yanuar Nugroho, 

sy akbar faizal. Alumni IKIP Ujung pandang jurusan sastra (S1) dan Komunikasi Politik (S2) UI. Skrg anggota DPR-RI. Sy ucapkan selamat atas jabatan mentereng sbg deputinya Jendral Luhut. Pak Luhut dulu bagian dr tim kampanye Jokowi-JK dan jg Tim Transisi. 

Ada bbrp peran pak Luhut yg cukup layak utk dicatat dlm pemenangan Jokowi meski menurutku tdk sebesar peran Megawati yg memerintahkan PDIP hingga ke akar rumput utk memenangkan Jokowi. Sesungguhnya Jokowi tak akan jadi Presiden jika PDIP atawa Mega tdk merekomendasikan Jokowi. 

Hal yg sama jg terjadi pada Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Wiranto dan belakangan Sutiyoso. Selanjutnya bergabung berbagai relawan spt Projo, Bara JP,  Seknas, dll. Tak boleh dilupakan sayap2 partai pengusung spt PIR Dr Nasdem dlm komando Martin Manurung dan Relawan Cik Ditiro dlm komando kawan2 PDIP. Pasukan PKB terutama Marwan Jafar berjibaku dgn kami di Timkamnas dlm komando Cahyo Kumolo dan Andi Wijayanto berkeliling Indonesia meneriakkan “Pilih Jokowi krn bla…bla…bla…”. 

Tak ada anak Harvard ditim pemenangan kami. Yg agak jauh kuliahnya itu paling Eva K.Sundari yg pernah sekolah di Inggris entah dimana. Sy tak terlalu paham pula apakah di Inggris sana dia menemukan suaminya yg org Timor Leste dan membuatnya dimaki setiap hari oleh tim Prabowo sbg katholik sejati atau pengkhianat bangsa dst. 

Rieke Pitaloka setahu saya kuliah di UI namun berkeliling dr kampung ke kampung sepanjang Jawa utk meyakinkan Ibu2 utk memilih Jokowi dan berakibat dia disumpahi sbg keturunan PKI di semua medsos. Ada pula yg bernama Teten Masduki yg setahu saya hanya alumni IKIP Bandung namun fokus ke Jawa Barat dan meyakinkan semua seniman2 bermartabat utk mendukung Jokowi spt Slank atau Iwan fals atau Bimbo. 

Jika Anda tahu ttg “Konser 2 Jari” yg menjadi pamungkas kampanye dan membalikkan persepsi publik ttg besarnya dukungan massa terhadap Jokowi dan Prabowo di masa2 krusial saat itu, itu adl kerjaan Teten. Pak Luhut sendiri setahu saya (dan sesungguhnya sy sangat tahu masalahnya) banyak menghabiskan waktu dikantor pemenangan yg dibentuknya di Bravo 5 Menteng dan berdiskusi or menelepon banyak org yg saya dengar sbg “org LBP” entah dimana saja. 

Bbrp kali sy rapat dgn tim mrk dimana hadir para pensiunan Jendral yg –mohon maaf– msh merasa sbg komandan pasukan dgn berbagai kewenangan. Juga proposal beliau ttg sistem IT beliau yg –cukup memarkir mbl didepan KPU dan seluruh data2 bisa tersedot. Kami di Jl.Subang 3A –itu markas utama pemenangan Jokowi Mas– terkagum2 membayangkan kehebatan teknologi pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi ttg proses kerja penyedotan data tadi. Sy yg pernah menjadi wartawan senyum2 saja sebab sedikit paham soal IT. 

Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yg dibutuhkan utk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi. Dlm hal massa, tercatat 2 kali LBP mengumpulkan masy Batak di Medan dan Jkt utk mendukung Jokowi-JK. Mas Yanuar, sy merasa perlu menulis spt ini sebab sy merasa kantor Anda terlalu jauh mendeskripsikan diri akan tugas dan kualifikasi staf sebuah kantor Kastaf Presiden. 

Sebenarnya sy tak perlu terlalu menanggapi soal Harvard ini. Sy jg pernah kesana tp sbg turis. Otak saya memang tak akan mampu kuliah disana. 

Lha wong sy org desa. Bahasa Bugis sy jg jauh lbh lancar dr Bahasa Inggris saya. Namun soal Harvard ini mmebuat saya merasa “koq kalian menghina bangsamu sendiri? Merendahkan kualitas pendidikan bangsamu yg kabarnya akan kau katrol kualitasny dgn cara memasukkan org Harvard atau entah dr mana lg di kuar negeri sana? Mengapa kalian semakin jauh dr ‘kesepakatan awal kita di tim dulu utk menghormati bangsamu sendiri’? Mengapa kalian makin kurang ajar saja?” Sy sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya “tak ada” dlm perencanaan kami di Tim Transisi dulu. 

Sekadar menginfokan ke Anda Mas bhw Tim Transisi itu dibentuk Pak jokowi utk merancang pemerintahan yg akan dipimpinnya. Tp sy sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam2. Mis, akh…krn AF kecewa tdk jadi mentri dll. Dan msh byk lagi sebenarnya yg ingin sy pertanyakan. Termasuk surat presiden ke DPR ttg Budi Gunawan yg disusul kontroversi2 lainnya. 

Kemana para pemikir Tata Negara disekitar Pak Jkw skrg? Yg kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sbg Komisaris Utama Jasa Marga. Mungkin Bu Rini anggap Refly sgt paham soal Tol krn setiap hari melalui macet –persoalan yg pak jkw katakan dulu akan lbh mudah menyelesaikannya sbg presiden ketimbang sbg Gub DKI– dr rumahnya di Buaran sana. Mas yanuar, sbg anggota DPR pendukung pemerintah dan insyaallah punya peran (meski sgt kecil) terhadap kemenangan Jkw -JK, sy ingin kalian di istana fokus pada tugas yg lbh membumi. 

Mis, jgn biarkan kami di DPR dihajar bagai sansak oleh org2 Prabowo dlm kasus kebaikan tunjangan mbl pejabat, misalnya, hny krn kalian tak mampu berkomunikasi dgn kami di DPR (atawa parpol pendukung. Ini jg satu soal sendiri krn terbaca dgn kuat klu kalian di ring 1 preaiden kini sukses melakukan Deparpolisasi) dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan2 presiden/pemerintah. Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard. 

Sy merasa mengenal bbrp org di istana negara tempat Anda berkantor skrg. Entah apa mrk (msh) mengenal sy skrg. Tp sy nggak memikirkannya. Sy hny minta kalian disana berhenti melakukan hal yg tak perlu spt deklarasi  soal Harvard yg akan masuk Istana itu. Sekali lg, sy sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar spt ini hny utk menanggapi soal Harvard ini. Tp sy hrs lakukan sbb menurutku kalian makin jauh dr seluruh rencana awal kita. 

Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu sy pahami dan terlibat didalamnya. Sy sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat2 keras utk memahami apa yg kalian lakukan disana. Tp sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh. Terakhir, sy sarankan agar menahan diri dlm memberikan masukan ke presiden. 

Jgn racuni pikiran presiden yg polos ini dgn permainan yg dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah2 tim Prahara. Terkhusus dgn Pak JK, sy minta kalian berikan rasa hormat. Tgl 9 Juli lalu, 63% penduduk Indonesia memilih Jokowi – JK dan bukan Jendral Luhut Binsar Pandjaitan apalagi Anda2 yg bergabung belakangan. 

Selamat berakhir pekan.

*Akbar Faisal / teropong senayan

Efendi Simbolon: Ini Risiko Kalau Kita Pilih Presiden Belum Cukup Umur

JAKARTA – Effendi dan Joko, dulunya jalan bareng di partai. Saat sama-sama berjuang, Effendi sering mengkritik Joko. Kini, setelah Joko berganti status menjadi Presiden RI, Effendi yang masih di partai, malah lebih pedas mengecam dan memberi tanggapan kepada Joko.

Ya, politikus PDI Perjuangan bernama Effendi Simbolon sekarang menjelma menjadi salah satu tokoh terdepan yang mengawasi gerak-gerik Presiden Joko Widodo.

Effendi menganggap alih-alih mewujudkan Nawacita dan Trisakti, banyak kebijakan yang dibuat Jokowi melanggar konstitusi.

“Saya dulu masih positif mikirnya, mungkin apa yang terjadi karena orang-orang sekelilingnya. Tapi kalau ternyata maunya dia sendiri, ini bahaya. Saya mulai curiga semuanya mau dia (Jokowi) sendiri saat mengganti kabinet Trisakti jadi Kabinet Kerja,” ujar Effendi, seperti dikutip dari RMOL.co, Jumat (3/4).

Parahnya lagi, menurut Effendi, kabinet bentukan Jokowi kabinet kerja tanpa berfikir. Padahal semestinya, sesuai filosofi hidup, sebelum bekerja orang harus berfikir dulu, barulah bekerja.

“Kalau langsung kerja tanpa mikir dan doa, ya jadinya seperti sekarang ini. Harga naik kacau balau. Ngurus migas minerba gaya neolib. Ini kan kabinet rasa neolib sekarang,” kata Effendi.

Tak seperti kebanyakan rekan-rekannya di PDI Perjuangan yang masih betah membela bahkan memuji Jokowi, Effendi malah menyebut Jokowi sudah melanggar konstitusi.

Salah satunya menyerahkan harga BBM ke pasar dan melegalkan ekspor konsentrat.

“Ini risiko kalau kita pilih presiden belum cukup umur. Wajar saja, Jokowi gak pernah berkiprah di kancah nasional, baru di daerah.Besok-besok kita pilih presiden yang benar-benar memiliki kemampuan,” tukas Effendi. (dem/adk/jpnn)

BNPT: Situs Islam Diblokir karena Jelekkan Jokowi

JAKARTA — Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT, Irfan Idris menjelaskan, alasan pemerintah memblokir situs media Islam yang dianggap radikal, bukan hanya karena memuat tentang ISIS. Tetapi konten berita yang menjelek-jelekkan aparatur negara atau menjelekkan NKRI.

“Judulnya memang tolak ISIS, tapi belakangnya demokrasi buruk. Jokowi bla bla bla. Ini kan sama saja mendiskriminasi,” ujar Irfan, Selasa (31/3)

Irfan menilai, ketika membahas soal NKRI maka persoalan radikalisme bukan saja soal konten ISIS. Namun, juga berita yang memuat ajakan untuk membenci umat agama lain. Menurutnya, berita itu sama saja memecah belah masyarakat.

Irfan menilai BNPT punya cukup bukti untuk mengkategorikan 19 website tersebut telah menyalahi aturan. Dalam waktu dekat Irfan mengatakan akan mengajak tujuh media yang menuntut penjelasan untuk melihat bukti dan menyamakan persepsi.

“Ya kita ada semua, kita rapat internal dulu dengan tim khususnya, dalam dua hari kita ketemu lagi,” ujar Irfan yang langsung meninggalkan kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Selasa (31/3).

*republika.co.id